Seperti yang banyak diketahui masyarakat pada umumnya, setiap tahun upah minimum selalu mengalami kenaikan karena adanya beberapa faktor antara lain adalah tingkat Komponen Hidup Layak (KHL) yang dipengaruhi inflasi, dan tingkat pertumbuhan domestik bruto. Untuk tahun 2021 ini dengan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, menyebabkan banyak perusahaan terdampak karena tidak dapat menjalankan operasional sebagaimana biasanya. Ini meyebabkan pendapatan perusahaan berkurang drastis pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pariwisata, hiburan, pusat perbelanjaan, manufaktur, dan masih banyak lagi. 

sumber gambar : www.waspada.co.id

Pemerintah sebagai otoritas yang dapat menentukan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan kemudian menjawab melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19.  Dalam surat tersebut Pemerintah memberikan arahan kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah dalam menetapkan upah minimum sbb:

1. Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020
2. Melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020

Alhasil bebarapa propinsi memang tidak menaikkan upah minimum daerahnya, namun tidak sedikit pula daerah-daerah yang tetap menaikkan upah minimumnya.

Baca : SE Menaker tak digubris

Sebut saja Provinsi Jawa Timur misalnya, UMP Jatim naik sebesar 5,65% atau menjadi Rp 1.868.000. Jumlah tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Selain Jatim, UMP di Sulawei Selatan juga naik sebesar 2,00% per 1 Januari 2021. Angka UMP 2021 di Sulsel juga naik dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi Rp 3.165.876 per bulan. Hal serupa juga terjadi di DIY dan Jateng. Papua Barat sendiri untuk Upah Minimum Propinsi tidak mengalami kenaikan namun Upah Minimum Sektoral khususnya sektor MIGAS justru mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sekitar 17% yakni dari semula Rp. 4.273.600 menjadi Rp. 5.000.000 per bulan.

Untuk melihat daftar lengkap Upah Minimum daerah di seluruh Indonesia, silahkan baca di UPAH MINIMUM 2021

Saat ini dan di masa yang akan datang, kita akan seterusnya hidup dalam era perkembangan teknologi. Hampir semua sendi kehidupan tak luput dari peran serta teknologi. Siapa yang tidak mengikuti perekembangan teknologi tentu akan ditinggalkan dan semakin tertinggal di belakang. Sulit untuk memenangkan suatu kompetisi dengan pesaing yang telah lebih dulu menguasai teknologi. Siapa sangka penjual bakso yang dulu hanya bisa menjual dagangannya jika punya lapak atau gerobak bakso, kini dengan adanya teknologi gadget dan internet, mereka dapat menjual dagangannya cukup di rumah saja dan pelanggan akan datang dari mana saja sepanjang terkoneksi dengan internet melalui sebuah aplikasi dalam gadget dan terjangkau jaraknya untuk dapat dikirimkan makanan dalam kondisi masih baik. Sementara penjual-penjual bakso yang masih menjual dagangannya dengan cara konvensional dengan usaha yang lebih ekstra baik waktu dan tenaga, namun hanya bisa gigit jari melihat rekannya yang berjualan bakso melalui online lebih banyak meraup untung.

Tak jauh beda dengan penjual bakso, pegawai kantoran yang tidak bisa memanfaatkan teknologi-pun akan jauh tertinggal dengan rekan kerjanya yang lain yang mempunyai kemampuan dalam teknologi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Teknologi membantu mempercepat suatu proses yang apabila dilakukan secara konvensional atau biasa-biasa saja maka prosesnya akan lebih memakan waktu lama, dan ini akan menjadi masalah pada saat persaingan terjadi dimana orang akan lebih menyukai proses yang lebih cepat dengan hasil yang lebih baik pula. 

Demikian pula halnya dalam metode kerja. Pada umumnya karyawan kantoran bekerja berkutat pada pengolahan data yang setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap menit dapat berubah, dan secara tiba-tiba atasannya meminta laporan status terkait data yang sudah diinput yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan waktu yang diberikan untuk menyiapkan tersebut sangat singkat karena akan digunakan Boss sebagai bahan meeting. Alangkah gugup dan stress nya kita jika hal itu terjadi pada kita karena kita pada saat itu hanya menguasai pengolahan data secara manual dan konvensional. Alih-alih kita dapat memberikan laporan yang sangat cepat, malah data yang dilaporkan banyak yang salah dan tidak akurat. Boss Andapun marah dan karir Anda terancam. Namun hal sebaliknya akan bisa terjadi jika anda menggunakan metode kerja yang di luar dari biasanya, memanfaatkan teknologi pengolahan data menggunakan spreadsheet Excel yang sudah sangat familiar bagi siapapun di daerah manapun di Indonesia bahkan di dunia.

Mengapa Microsoft Excel?

MS Excel merupakan aplikasi pengolah data dan angka yang hampir semua orang yang bekerja dengan data pasti sangat familiar dengan aplikasi ini. Meski dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, dari sekedar menggunakan Excel untuk membuat tabel dan input data di dalamnya, membuat dan mendesign formulir-formulir tertentu untuk dicetak dan digunakan, hingga menggunakan Excel sebagai pengolah data yang canggih bagi mereka yang pemahaman atau pengetahuan Excel nya sudah pada tahap “Macro” dan/atau Visual Basic. Banyak sekali manfaat dan keunggulan dari MS Excel ini, antara lain:

1. User interface yang mudah untuk dipahami.
2. Kompatibilitas dengan berbagai platform/sistem operasi.
3. Mudah dipelajari untuk pengguna pemula.
4. Mempunyai ekstensi (.xls) terpopuler untuk software spreadsheet.
5. Dapat membaca ekstensi standar spreadsheet (.csv).
6. Fitur pivot untuk mempermudah manajemen data.
7. Spreadsheet yang besar, dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana.
8. Resource RAM dan memory kecil dibanding program sejenis.
9. Digunakan oleh berbagai industri, instansi dan pekerjaan.
10. Mendukung Visual Basic

Selain itu, jika Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam Excel dengan maksimal, maka Anda dapat membuat program pengolahan data yang Anda inginkan, sehingga tidak perlu lagi membeli software/aplikasi pengolahan yang sudah jadi yang tentunya harganya lebih mahal, dan belum tentu output yang dihasilkan akan sesuai dengan ekspektasi Anda. Saat ini banyak sekali tersedia aplikasi-aplikasi berbasis MS Excel yang dengan mudah didownload, seperti Aplikasi Menghitung PPh21, Aplikasi Menghitung upah sundulan, Aplikasi penggajian, dll.

Keunggulan lain dari MS Excel adalah, dapat digunakan untuk membuat Dashboard Report. Apa itu Dashboard Report? Dashboard Report adalah Informasi yang menyajikan berbagai macam data dalam satu layar/sheet. Dashboard memungkinkan pengguna melihat beberapa data dalam satu layar komputer. Fitur ini memudahkan para pembuat keputusan untuk mengontrol hasil kinerja secara real time. Dengan demikian, mereka bisa mengetahui performa/status suatu data yang sedang diamati.

Contoh HR Dashboard (thesmallman.com)

Di setiap Departemen dalam suatu perusahaan pastinya memiliki sebuah tools untuk membuat laporan yang secara rutin akan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan tersebut tak terkecuali di bagian HR Department. Bagi perusahan yang sudah tergolong mapan tentunya mereka sudah memiliki aplikasi database yang terintegrasi antar departemen yang secara otomatis menyediakan dashboard yang akan dipantau oleh pimpinan perusahaan. Untuk memiliki sistem dan aplikasi seperti ini dibutuhkan investasi yang sangat mahal, dan belum tentu juga output laporan yg dihasilkan selalu sesuai dengan keinginan pimpinan perusahaan, sehingga mau tidak mau output tersebut harus diolah lagi menggunakan MS Excel, dan lagi-lagi MS Excel yang menjadi solusi terakhirnya.

HR Profesional selalu memanfaatkan teknologi informasi

Praktisi HR masa kini selalu “agile” dan melek dengan teknologi tidak akan menyerah dengan kondisi jika perusahaan di tempatnya bekerja belum menyediakan sistem dan aplikasi pelaporan dalam bentuk dashboard yang outputnya dapat dipahami oleh setiap orang dan sesuai ekspektasi pimpinan. Dengan pengetahuan MS Excel yang cukup matang, seorang HR Professional dapat menyiapkan dan membuat sendiri Dashboard HR yang dapat membantu menginformasikan status pegawai secara realtime, terkait status Pendidikan, status keluarga, status cuti, status perjanjian kerja, produktivitas pegawai, turn over pegawai, dll. Semua tersaji dalam satu layar dan Anda sebagai HR Profesional tak lagi gagap jika tiba-tiba pimpinan Anda menanyakan status tentang kepegawaian. 

Berbeda halnya dengan HR masa lalu, yang gagap dengan teknologi, tidak memanfaatkan fasilitas teknologi yang sebenarnya sudah dia miliki, bekerja dengan cara-cara biasa, memanfaatkan Excel hanya sebatas membuat tabel, dan hitung-hitungan sederhana yang cukup dilakukan dengan kalkulator bahkan dengan jari. Begitu diminta membuat laporan oleh atasan malah meminta waktu berjam-jam bahkan berharap mendapatkan tambahan lembur (mimpi kali yee..??).

Anda dapat menilai diri Anda sendiri, apakah Anda termasuk HR masa lalu yang tetap menggunakan metode yang biasa-biasa saja untuk mengolah data dalam MS Excel? padahal fitur-fitur canggih sudah Anda miliki di dalam MS Excel yang biasa Anda gunakan sehari-hari, atau Anda adalah HR masa kini yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam mengerjakan laporan dari data yang begitu kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam aplikasi MS Excel?. 

Ingin menjadi HR Masa Kini? KLIK DI SINI 

Perusahaan rintisan atau startup menjadi primadona bagi banyak anak muda. Startup dinilai menawarkan sistem kerja yang fleksibel, santai tapi serius, dan lingkungan yang menyenangkan. Ada banyak jenis startup berdasarkan industrinya, mulai dari e-commerce, edutech, jual beli saham, dan lain-lain. Pada prakteknya, startup sering memanfaatkan banyak produk teknologi. Salah satunya adalah aplikasi absensi. Namun, apakah benar jika perusahaan startup pasti membutuhkan aplikasi absensi?

Sekilas Mengenai Aplikasi Absensi

aplikasi absensi adalah sebuah sistem yang memfasilitasi karyawan untuk mencatatkan kehadiran secara online. Data kehadiran yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara real time oleh HRD. kemudian, aplikasi absensi juga terintegrasi dengan sistem payroll. Setiap tanggal penggajian tiba, HRD tidak perlu memasukkan data kehadiran ke sistem penggajian secara manual.

Karena data kehadiran yang masuk ke sistem berjalan real time, keamanan dan kerahasiaannya pun tak perlu diragukan. Cara ini dapat meminimalisir kecurangan karyawan untuk data kehadiran. Karena data kehadiran yang tersimpan masuk dalam sistem terpusat, maka Aplikasi Absensi untuk karyawan dapat memudahkan HRD dalam rekapitulasi data kehadiran. Rekapitulasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja karyawan.

Alasan Startup Perlu Menggunakan aplikasi absensi

Startup adalah perusahaan yang baru saja merintis dan tentunya memiliki banyak tantangan, baik internal dan eksternal. Salah satu tantangan internal startup adalah dari sisi pengelolaan karyawan. Apa saja alasan untuk menggunakan aplikasi online bagi startup?

Fleksibel

Karena berjalan secara online, karyawan dapat mencatatkan kehadiran mereka dimana saja dan kapan saja. Tentu ini akan mendukung sistem remote working yang sering ditetapkan oleh startup. HRD juga dapat memantau data kehadiran yang masuk dari rumah ketika sedang remote working.

Aman

Informasi dan data karyawan bersifat konfidensial dan harus dijaga kerahasiaannya. Sebab, informasi yang jatuh ke tangan yang salah akan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Data kehadiran yang masuk kedalam sistem dijaga dengan baik dan aman.  Keamanan ini didukung oleh cloud server yang hanya mampu diakses oleh pihak tertentu seperti HRD, manajer, dan pemilik perusahaan.

Mempercepat Penggajian

Bagaimana bisa aplikasi absensi dapat mempermudah penggajian? Hal ini bisa diwujudkan dengan integrasi dengan sistem payroll. HRD tidak perlu entry data manual yang memakan waktu lama. Dengan begitu, proses penggajian dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Meningkatkan Kebanggaan Karyawan

Karyawan umumnya akan merasa bangga jika perusahaan tempatnya bekerja menggunakan produk canggih. Jika startup menggunakan aplikasi absensi, hal ini akan memudahkan karyawan mencatatkan kehadiran serta meningkatkan kebanggaan atas perusahaan tempatnya bekerja. Kebanggaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas. 

Citra startup yang canggih harus diikuti dengan cara pengelolaan karyawan. Itulah dapat disimpulkan jika startup perlu menggunakan aplikasi absensi. Jika perusahan sudah mampu mengelola karyawan dengan baik, maka perusahaan dapat mengembangkan operasional lebih luas. LinovHR menawarkan aplikasi absensi yang dapat membantu perusahaan mengelola kehadiran dengan optimal. HRD dapat memantau, mengolah, dan menyimpan data kehadiran dengan mudah dan aman. Hubungi LinovHR untuk mendapatkan demo gratis sekarang juga!

A. Lakukan registrasi akun

B. Lakukan registrasi permohonan PP atau PKB

C. Monitor status permohonan

D. Isi Kelengkapan Perusahaan Anda

1. Kebijakan yang tidak tepat sasaran

2. Aturan yang tidak jelas dan tidak tegas.

Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia

Ancol, 8 September 2020. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa dampak dari pandemi Covid 19 ini telah memukul berat semua sektor kehidupan manusia di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sektor yang paling terlihat dampaknya adalah sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS); “Perekonomian Indonesia Quartal ke-2 2020 dibandingkan Quartal ke-2 2019 kontraksi 5,32 persen,” ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu 5 Agustus 2020. Belum lagi adanya resesi global yang dialami beberapa negara membuat semakin sulitnya situasi pemulihan ekonomi. Bahkan ndonesia sendiri diprediksi akan mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan, perekonomian Indonesia bakal mengalami resesi pada kuartal III 2020. "Di kuartal III 2020, ekonomi kita masih mengalami negative growth, bahkan di kuartal IV 2020 masih dalam zona sedikit di bawah netral," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Kontan.co.id, Kamis (3/9).

Meningkatnya pengangguran.

Dikutip dari Bisnis.com, Pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia akan melonjak tinggi akibat dari pandemi Covid-19 pada akhir 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 4,2 persen akan mencapai 9,2 persen pada tahun ini.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk dapat mengatasi meningkatnya pengangguran dan juga lemahnya daya beli masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan, antara lain; insentif pajak bagi pekerja dibawah upah 200juta per tahun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU), dan yang terakhir adalah penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2020.

Sambil menikmati teh manis panas di fasilitas karantina, mari kita simak apa saja isi PP No.49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)

1.    Pihak yang mendapat kelonggaran/keringanan; (Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 13)

• Pemberi Kerja, yaitu perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menyetorkan iuran secara rutin kepada BPJS Ketenagakerjaan.
• Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi, yaitu perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jasa Konstruksi.
• Peserta Penerima Upah, yaitu pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan dalam program Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP),
• Peserta Bukan Penerima Upah tertentu, yang dimaksud tertentu adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2.   

 

Jenis Kelonggaran/keringanan;

1. Kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran JKK, Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan. Normalnya batas waktu pembayaran iuran adalah setiap tanggal 15, dengan adanya aturan ini pembayaran iuran paling lambat adalah tanggal 30 setiap bulannya, dengan catatan apabila tanggal 30 jatuh di hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya. (Pasal 4)
2. Keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM. Dalam hal keringanan biaya iuran, hanya untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) saja, sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) tetap atau tidak ada keringanan.
3. Penundaan pembayaran sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP). Iuran JP tidak ada kelonggaran jumlah iuran namun selama masa pandemi iurannya hanya dibayar sebagian (1% dari iuran seharusnya) dan sisanya dapat dicicil mulai Bulan Mei 2021 sampai dengan paling lambat Bulan April 2022. (Pasal 17).

Nilai besaran keringanan iuran;

a.     Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99%, sehingga Iuran JKK menjadi 1% dari Iuran JKK yang biasanya dibayar, sesuai klasifikasi/golongan resiko : (Pasal 5-6)

Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah yaitu sebesar 1% dari Iuran nominal Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pasal 7)

Sedangkan untuk iuran JKK bagi Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi dibedakan atas (Pasal 8);

Ø  Jika Upahnya diketahui/dicantumkan, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1% dikali 1,74% dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0174 % dari Upah sebulan.

Ø  Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

b.  Iuran Jaminan Kematian

Keringanan Iuran Jaminan Kematian (JKM) diberikan sebesar 99%, sehingga Iuran JKM menjadi 1% dari Iuran JKM.

Untuk Penerima Upah besarnya iuran JKM yang iuran pada masa normal sebesar 0,30% dari Upah, selama masa kelonggaran iurannya menjadi 0,0030% dari Upah (Pasal 10)

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang iurannya pada masa normal sebesar 1% (satu persen) dikali Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) selama masa kelonggaran iuran menjadi Rp. 68,00 (enam puluh delapan rupiah) setiap bulan (Pasal 11)

Sedangkan untuk iuran JKM bagi Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi dibedakan atas;

Ø  Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi, Iuran pada masa normal sebesar 0,30% dari Upah, pada masa kelonggaran ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikali 0,30% dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0030% (nol koma nol nol tiga puluh persen) dari Upah sebulan (Pasal 12 ayat (1))

Ø  Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 12 ayat (2)):

a.  Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 dan telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM sampai dengan bulan Juli 2020.

b.      Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftar setelah bulan Juli 2020 maka untuk 2(dua) bulan pertama harus membayarkan iuran JKK dan JKM yang besarnya sebagaimana ketentuan normal, dan baru akan mendapatkan keringanan iuran pada bulan ketiga sampai dengan berakhirnya masa kelonggaran, kecuali Iuran JKK dan Iuran JKM bulan ketiga melewati jangka waktu keringanan Iuran.

c.   Bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi yang komponen Upah tidak tercantum dan tidak diketahui dan Iuran dihitung dari nilai kontrak kerja konstruksi serta Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya sebelum bulan Agustus 2020 maka diberikan keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM dengan membayar sebesar 1% (satu persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan.

d.   Bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi yang komponen Upah tidak tercantum dan tidak diketahui dan Iuran dihitung dari nilai kontrak kerja konstruksi serta Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya setelah bulan Juli 2020, maka:

Ø  Untuk pembayaran tahap pertama besarnya iuran tetap mengikuti ketetian normal sebagaimana ketentuan PP No.44 Tahun 2015

Ø  Keringanan iuran baru didapatkan untuk pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga, kecuali pelunasan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga melewati masa kelonggaran iuran.

Mekanisme pemberian keringanan iuran JKK dan JKM

a.  Pemberian kelonggaran iuran JKK dan JKM diberikan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung tanpa melalui permohonan (Pasal 15)

b.   Dalam hal Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan Iuran JKK dan Iuran JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM berikutnya (Pasal 16)

Kelonggaran berupa penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (Pasal 17 s.d Pasal 22)

Syarat mendapatkan kelonggaran pemundaan iuran JP bagi usaha menengah dan besar adalah sbb:

Benefit atau Manfaat Jaminan

Meski iurannya turun, diskon hingga 99%, namun maanfaat yang diberikan akan tetap sama sebagaimana ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Tidak ada pengurangan manfaat sedikitpun. (Pasal 24)

8.    Masa berlaku kelonggaran atau keringanan iuran.

Penyesuaian Iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku dimulai sejak Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan periode bulan Januari 2021. (Pasal 26)

9.    Denda Keterlambatan

Tetap ada denda bagi peserta yang terlambat membayar iuran sebesar 0,5% untuk setiap bulan keterlambatan. (Pasal 23)