Ilmu HRD

Blog berbagi ilmu bagi para profesional HRD

Breaking

Cari di Blog Ini

31.1.21

Daftar Upah Minimum Daerah di Indonesia Tahun 2021

Seperti yang banyak diketahui masyarakat pada umumnya, setiap tahun upah minimum selalu mengalami kenaikan karena adanya beberapa faktor antara lain adalah tingkat Komponen Hidup Layak (KHL) yang dipengaruhi inflasi, dan tingkat pertumbuhan domestik bruto. Untuk tahun 2021 ini dengan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, menyebabkan banyak perusahaan terdampak karena tidak dapat menjalankan operasional sebagaimana biasanya. Ini meyebabkan pendapatan perusahaan berkurang drastis pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pariwisata, hiburan, pusat perbelanjaan, manufaktur, dan masih banyak lagi. 

sumber gambar : www.waspada.co.id


Pemerintah sebagai otoritas yang dapat menentukan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan kemudian menjawab melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19.  Dalam surat tersebut Pemerintah memberikan arahan kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah dalam menetapkan upah minimum sbb:

  1. Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020
  2. Melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020


Alhasil bebarapa propinsi memang tidak menaikkan upah minimum daerahnya, namun tidak sedikit pula daerah-daerah yang tetap menaikkan upah minimumnya.


Baca : SE Menaker tak digubris


Sebut saja Provinsi Jawa Timur misalnya, UMP Jatim naik sebesar 5,65% atau menjadi Rp 1.868.000. Jumlah tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Selain Jatim, UMP di Sulawei Selatan juga naik sebesar 2,00% per 1 Januari 2021. Angka UMP 2021 di Sulsel juga naik dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi Rp 3.165.876 per bulan. Hal serupa juga terjadi di DIY dan Jateng. Papua Barat sendiri untuk Upah Minimum Propinsi tidak mengalami kenaikan namun Upah Minimum Sektoral khususnya sektor MIGAS justru mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sekitar 17% yakni dari semula Rp. 4.273.600 menjadi Rp. 5.000.000 per bulan.

Untuk melihat daftar lengkap Upah Minimum daerah di seluruh Indonesia, silahkan baca di UPAH MINIMUM 2021





12.1.21

Online Learning : Rahasia & trik bekerja cepat dengan Excel

Tanggal 10 Januari 2021, Hari Minggu yang lalu Ilmuhrd.com telah mengadakan workshop online tentang aplikasi MS Excel yang khusus membahas pivot table dan dashboard. Banyak hal yang ternyata belum kita ketahui tentang fitur-fitur yang ada di excel, padahal kita sehari-hari bergelut dengan data yang diolah dalam aplikasi ini. MS Excel memang aplikasi yang sangat handal untuk menyimpan, mengolah, serta membuat report yang dapat di-integerasikan dengan aplikasi Microsoft lainnya. Karena kehandalannya ini maka Excel menjadi aplikasi spreadsheet yang banyak digunakan di Indonesia bahkan di dunia.




Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, masih banyak fitur maupun formula yang sudah tersedia di Excel, sayangnya kita tidak menggunakannya. Baik disebabkan karena tidak tau cara menggunakannya, atau bahkan malah karena tidak tahu jika fitur atau rumus tersebut ada di dalam Excel.

Nah, untuk mengupas rahasia, tips, dan trik di aplikasi Excel, Ilmuhrd.com akan mengadakan ONLINE LEARNING : Rahasia dan Trik Bekerja Cepat dengan Excel, pada Hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 09.00 - 10.00 WIB. Acara ini FREE alias GRATIS untuk 50 orang saja. Bagaimana cara daftarnya?

Berikut cara mendaftarnya : 

  1. Kunjungi Channel Youtube JENDELA HR, kemudian buka video tutorial tentang "Cara membuat tabel otomatis di Excel", atau langsung klik DISINI
  2. Setelah videonya dibuka, selanjutnya klik tombol SUBSCRIBE, LIKE, dan SHARE
  3. Kemudian tulis di kolom komentar dengan format : TRIK-EXCEL_<alamat email>. Contoh : TRIK-EXCEL_abcd@gmail.com.
  4. Pastikan alamat email valid dan ditulis dengan benar
  5. Setelah itu kami akan mengirimkan link zoom maksimal 1 hari sebelum acara Online Leraning dilaksanakan.
  6. DISCLAIMER : Jika peserta telah mencapai 50 orang, maka pendaftar ke 51 dan seterusnya tidak akan dikirimkan link zoom meskipun telah mendaftar sesuai petunjuk di atas.
Sampai bertemu di acara nanti ya....
3.1.21

HR Masa Lalu Vs HR Masa Kini

Saat ini dan di masa yang akan datang, kita akan seterusnya hidup dalam era perkembangan teknologi. Hampir semua sendi kehidupan tak luput dari peran serta teknologi. Siapa yang tidak mengikuti perekembangan teknologi tentu akan ditinggalkan dan semakin tertinggal di belakang. Sulit untuk memenangkan suatu kompetisi dengan pesaing yang telah lebih dulu menguasai teknologi. Siapa sangka penjual bakso yang dulu hanya bisa menjual dagangannya jika punya lapak atau gerobak bakso, kini dengan adanya teknologi gadget dan internet, mereka dapat menjual dagangannya cukup di rumah saja dan pelanggan akan datang dari mana saja sepanjang terkoneksi dengan internet melalui sebuah aplikasi dalam gadget dan terjangkau jaraknya untuk dapat dikirimkan makanan dalam kondisi masih baik. Sementara penjual-penjual bakso yang masih menjual dagangannya dengan cara konvensional dengan usaha yang lebih ekstra baik waktu dan tenaga, namun hanya bisa gigit jari melihat rekannya yang berjualan bakso melalui online lebih banyak meraup untung.


Tak jauh beda dengan penjual bakso, pegawai kantoran yang tidak bisa memanfaatkan teknologi-pun akan jauh tertinggal dengan rekan kerjanya yang lain yang mempunyai kemampuan dalam teknologi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Teknologi membantu mempercepat suatu proses yang apabila dilakukan secara konvensional atau biasa-biasa saja maka prosesnya akan lebih memakan waktu lama, dan ini akan menjadi masalah pada saat persaingan terjadi dimana orang akan lebih menyukai proses yang lebih cepat dengan hasil yang lebih baik pula. 

Demikian pula halnya dalam metode kerja. Pada umumnya karyawan kantoran bekerja berkutat pada pengolahan data yang setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap menit dapat berubah, dan secara tiba-tiba atasannya meminta laporan status terkait data yang sudah diinput yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan waktu yang diberikan untuk menyiapkan tersebut sangat singkat karena akan digunakan Boss sebagai bahan meeting. Alangkah gugup dan stress nya kita jika hal itu terjadi pada kita karena kita pada saat itu hanya menguasai pengolahan data secara manual dan konvensional. Alih-alih kita dapat memberikan laporan yang sangat cepat, malah data yang dilaporkan banyak yang salah dan tidak akurat. Boss Andapun marah dan karir Anda terancam. Namun hal sebaliknya akan bisa terjadi jika anda menggunakan metode kerja yang di luar dari biasanya, memanfaatkan teknologi pengolahan data menggunakan spreadsheet Excel yang sudah sangat familiar bagi siapapun di daerah manapun di Indonesia bahkan di dunia.


Mengapa Microsoft Excel?

MS Excel merupakan aplikasi pengolah data dan angka yang hampir semua orang yang bekerja dengan data pasti sangat familiar dengan aplikasi ini. Meski dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, dari sekedar menggunakan Excel untuk membuat tabel dan input data di dalamnya, membuat dan mendesign formulir-formulir tertentu untuk dicetak dan digunakan, hingga menggunakan Excel sebagai pengolah data yang canggih bagi mereka yang pemahaman atau pengetahuan Excel nya sudah pada tahap “Macro” dan/atau Visual Basic. Banyak sekali manfaat dan keunggulan dari MS Excel ini, antara lain:

1. User interface yang mudah untuk dipahami.
2. Kompatibilitas dengan berbagai platform/sistem operasi.
3. Mudah dipelajari untuk pengguna pemula.
4. Mempunyai ekstensi (.xls) terpopuler untuk software spreadsheet.
5. Dapat membaca ekstensi standar spreadsheet (.csv).
6. Fitur pivot untuk mempermudah manajemen data.
7. Spreadsheet yang besar, dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana.
8. Resource RAM dan memory kecil dibanding program sejenis.
9. Digunakan oleh berbagai industri, instansi dan pekerjaan.
10. Mendukung Visual Basic


Selain itu, jika Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam Excel dengan maksimal, maka Anda dapat membuat program pengolahan data yang Anda inginkan, sehingga tidak perlu lagi membeli software/aplikasi pengolahan yang sudah jadi yang tentunya harganya lebih mahal, dan belum tentu output yang dihasilkan akan sesuai dengan ekspektasi Anda. Saat ini banyak sekali tersedia aplikasi-aplikasi berbasis MS Excel yang dengan mudah didownload, seperti Aplikasi Menghitung PPh21, Aplikasi Menghitung upah sundulan, Aplikasi penggajian, dll.


Keunggulan lain dari MS Excel adalah, dapat digunakan untuk membuat Dashboard Report. Apa itu Dashboard Report? Dashboard Report adalah Informasi yang menyajikan berbagai macam data dalam satu layar/sheet. Dashboard memungkinkan pengguna melihat beberapa data dalam satu layar komputer. Fitur ini memudahkan para pembuat keputusan untuk mengontrol hasil kinerja secara real time. Dengan demikian, mereka bisa mengetahui performa/status suatu data yang sedang diamati.


Contoh HR Dashboard (thesmallman.com)


Di setiap Departemen dalam suatu perusahaan pastinya memiliki sebuah tools untuk membuat laporan yang secara rutin akan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan tersebut tak terkecuali di bagian HR Department. Bagi perusahan yang sudah tergolong mapan tentunya mereka sudah memiliki aplikasi database yang terintegrasi antar departemen yang secara otomatis menyediakan dashboard yang akan dipantau oleh pimpinan perusahaan. Untuk memiliki sistem dan aplikasi seperti ini dibutuhkan investasi yang sangat mahal, dan belum tentu juga output laporan yg dihasilkan selalu sesuai dengan keinginan pimpinan perusahaan, sehingga mau tidak mau output tersebut harus diolah lagi menggunakan MS Excel, dan lagi-lagi MS Excel yang menjadi solusi terakhirnya.


HR Profesional selalu memanfaatkan teknologi informasi

Praktisi HR masa kini selalu “agile” dan melek dengan teknologi tidak akan menyerah dengan kondisi jika perusahaan di tempatnya bekerja belum menyediakan sistem dan aplikasi pelaporan dalam bentuk dashboard yang outputnya dapat dipahami oleh setiap orang dan sesuai ekspektasi pimpinan. Dengan pengetahuan MS Excel yang cukup matang, seorang HR Professional dapat menyiapkan dan membuat sendiri Dashboard HR yang dapat membantu menginformasikan status pegawai secara realtime, terkait status Pendidikan, status keluarga, status cuti, status perjanjian kerja, produktivitas pegawai, turn over pegawai, dll. Semua tersaji dalam satu layar dan Anda sebagai HR Profesional tak lagi gagap jika tiba-tiba pimpinan Anda menanyakan status tentang kepegawaian. 


Berbeda halnya dengan HR masa lalu, yang gagap dengan teknologi, tidak memanfaatkan fasilitas teknologi yang sebenarnya sudah dia miliki, bekerja dengan cara-cara biasa, memanfaatkan Excel hanya sebatas membuat tabel, dan hitung-hitungan sederhana yang cukup dilakukan dengan kalkulator bahkan dengan jari. Begitu diminta membuat laporan oleh atasan malah meminta waktu berjam-jam bahkan berharap mendapatkan tambahan lembur (mimpi kali yee..??).


Anda dapat menilai diri Anda sendiri, apakah Anda termasuk HR masa lalu yang tetap menggunakan metode yang biasa-biasa saja untuk mengolah data dalam MS Excel? padahal fitur-fitur canggih sudah Anda miliki di dalam MS Excel yang biasa Anda gunakan sehari-hari, atau Anda adalah HR masa kini yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam mengerjakan laporan dari data yang begitu kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam aplikasi MS Excel?. 


Ingin menjadi HR Masa Kini? KLIK DI SINI 

30.11.20

Penggunaan Aplikasi Absensi dalam Startup, Apakah Perlu?

 


Perusahaan rintisan atau startup menjadi primadona bagi banyak anak muda. Startup dinilai menawarkan sistem kerja yang fleksibel, santai tapi serius, dan lingkungan yang menyenangkan. Ada banyak jenis startup berdasarkan industrinya, mulai dari e-commerce, edutech, jual beli saham, dan lain-lain. Pada prakteknya, startup sering memanfaatkan banyak produk teknologi. Salah satunya adalah aplikasi absensi. Namun, apakah benar jika perusahaan startup pasti membutuhkan aplikasi absensi?

 

Sekilas Mengenai Aplikasi Absensi

aplikasi absensi adalah sebuah sistem yang memfasilitasi karyawan untuk mencatatkan kehadiran secara online. Data kehadiran yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara real time oleh HRD. kemudian, aplikasi absensi juga terintegrasi dengan sistem payroll. Setiap tanggal penggajian tiba, HRD tidak perlu memasukkan data kehadiran ke sistem penggajian secara manual.

Karena data kehadiran yang masuk ke sistem berjalan real time, keamanan dan kerahasiaannya pun tak perlu diragukan. Cara ini dapat meminimalisir kecurangan karyawan untuk data kehadiran. Karena data kehadiran yang tersimpan masuk dalam sistem terpusat, maka Aplikasi Absensi untuk karyawan dapat memudahkan HRD dalam rekapitulasi data kehadiran. Rekapitulasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja karyawan.


Alasan Startup Perlu Menggunakan aplikasi absensi

Startup adalah perusahaan yang baru saja merintis dan tentunya memiliki banyak tantangan, baik internal dan eksternal. Salah satu tantangan internal startup adalah dari sisi pengelolaan karyawan. Apa saja alasan untuk menggunakan aplikasi online bagi startup?


Fleksibel

Karena berjalan secara online, karyawan dapat mencatatkan kehadiran mereka dimana saja dan kapan saja. Tentu ini akan mendukung sistem remote working yang sering ditetapkan oleh startup. HRD juga dapat memantau data kehadiran yang masuk dari rumah ketika sedang remote working.


Aman

Informasi dan data karyawan bersifat konfidensial dan harus dijaga kerahasiaannya. Sebab, informasi yang jatuh ke tangan yang salah akan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Data kehadiran yang masuk kedalam sistem dijaga dengan baik dan aman.  Keamanan ini didukung oleh cloud server yang hanya mampu diakses oleh pihak tertentu seperti HRD, manajer, dan pemilik perusahaan.


Mempercepat Penggajian

Bagaimana bisa aplikasi absensi dapat mempermudah penggajian? Hal ini bisa diwujudkan dengan integrasi dengan sistem payroll. HRD tidak perlu entry data manual yang memakan waktu lama. Dengan begitu, proses penggajian dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

 

Meningkatkan Kebanggaan Karyawan

Karyawan umumnya akan merasa bangga jika perusahaan tempatnya bekerja menggunakan produk canggih. Jika startup menggunakan aplikasi absensi, hal ini akan memudahkan karyawan mencatatkan kehadiran serta meningkatkan kebanggaan atas perusahaan tempatnya bekerja. Kebanggaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas. 

Citra startup yang canggih harus diikuti dengan cara pengelolaan karyawan. Itulah dapat disimpulkan jika startup perlu menggunakan aplikasi absensi. Jika perusahan sudah mampu mengelola karyawan dengan baik, maka perusahaan dapat mengembangkan operasional lebih luas. LinovHR menawarkan aplikasi absensi yang dapat membantu perusahaan mengelola kehadiran dengan optimal. HRD dapat memantau, mengolah, dan menyimpan data kehadiran dengan mudah dan aman. Hubungi LinovHR untuk mendapatkan demo gratis sekarang juga!

21.11.20

Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB secara online

Dalam Pasal 108 UU No.13/2003 menentukan sbb : 
Ayat (1). "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk."

Ayat selanjutnya menyebutkan;
Ayat (2). "Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama".

Tujuan dari dibuatnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah untuk mempertegas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pengusaha maupun pekerja serta menjelaskan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan agar tidak terjadi permasalahan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu dengan adanya PP dan PKB ini maka ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan tentang ketenagakerjaan dan perundangan lainnya.

Untuk mempermudah perusahaan dalam mengurus pengesahan PP maupun mengurus pendaftaran PKB, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 19 November 2020 telah meluncurkan aplikasi online berbasis web untuk keperluan pengajuan pengesahan PP dan pengajuan pendaftaran PKB melalui aplikasi e-PP dan e-PKB. Aplikasi ini serasa sangat pas momentumnya karena diluncurkan ketika masa pandemi dimana pertemuan orang secara langsung memang sangat dibatasi. 




Sambil menikmati secangkir kopi panas di pagi hari, mari kita tengok tata cara pengajuan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara online (sumber : www.bplawyers.co.id)

A. Lakukan registrasi akun

Sebelum Anda dapat melakukan pendaftaran PP dan PKB, Anda harus membuat akun terlebih dahulu di website http://pppkb.kemnaker.go.id. Hal yang harus Anda isi ialah username, password, nama perusahaan, email, alamat dan detail perusahaan. Setelah selesai mengisi data, klik submit. Apabila Anda sudah terdaftar, klik login.

B. Lakukan registrasi permohonan PP atau PKB

Setelah login, Anda tinggal mengisi dashboard permohonan PP atau PKB dengan melengkapi dokumen persyaratan yang diminta. Dokumen persyaratan yang diminta ialah berbentuk PDF. Pastikan sebelum registrasi Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
  1. Scan surat permohonan 
  2. Scan surat pernyataan saran Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)
  3. Scan surat persetujuan pimpinan SP/SB untuk melakukan pengesahan
  4. Scan daftar cabang
  5. Scan BPJS dan pembayaran terakhir
  6. Scan surat tugas/kuasa
  7. Scan surat pernyataan struktur skala upah.

C. Monitor status permohonan

Setelah Anda mengisi dokumen persyaratan yang diminta, pastikan Anda melakukan pengawasan/monitoring terhadap status permohonan Anda pada bagian Menu Permohonan. Pada Menu Permohonan, akan terlihat detail proses permohonan Anda yang terdiri dari Proses Verifikasi, Proses Penugasan, Proses Korektor, Proses Persetujuan Cetak, Proses Cetak, dan Proses Penyerahan SK. Anda juga dapat melihat file yang telah Anda unggah dan melakukan proses pengunggahan ulang apabila file yang Anda unggah salah. Anda juga bisa chatting dengan petugas korektor materi apabila Anda memiliki pertanyaan. Setelah SK sudah keluar, Anda baru bertemu dengan petugas Kemnaker.

D. Isi Kelengkapan Perusahaan Anda

Pada Menu Perlengkapan, isi data kelengkapan perusahaan dan klik save. Data kelengkapan perusahaan yang diminta ialah fasilitas perusahaan dan terkait jumlah pekerja di perusahaan.
Perlu dicatat bahwa pengesahan dan pendaftaran PP atau PKB berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di layanan wajib lapor. Periksa daftar perusahaan wajib lapor di https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. 

KLIK DISINI untuk melihat video tutorialnya.
1.11.20

Surat Edaran Menaker tidak digubris?

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang luar biasa. Semua pihak seakan tidak siap dengan datangnya wabah ini, bahkan terkesan "gagap" karena bingung mesti harus berbuat apa untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan. Tak terkecuali pihak pemerintah baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Hal ini nampak sekali terlihat dalam penanganan masalah ketenagakerjaan misalnya. Bagaimana upaya pemerintah pusat menanggulangi gelombang PHK dari memberikan bantuan tunai kepada pekerja, memberikan insentif pajak, dan memberikan keringanan iuran jaminan sosial yang menjadi beban perusahaan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memang patut mendapat apreasi, namun sayangnya apa yang dilakukan pemerintah tersebut seringkali tidak berdampak besar dan jauh dari harapan semua pihak. Hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil sering tidak tepat sasaran dan aturannya tidak jelas atau tidak tegas karena hanya dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran.
Sambil menghitung hari menuju hari kepulangan, kali ini saya akan mengulas terkait Surat Edaran yang sudah beberapa kali dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan yang justru membuat bingung bagi sebagian pihak.
loading...



1. Kebijakan yang tidak tepat sasaran

Pada tanggal 14 Agustus 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjan RI No. 14 Tahun 2020. Dalam Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa Pekerja yang berhak mendapatkan BSU adalah:
"peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan"
Artinya yang berhak mendapatkan bantuan tersebut hanya pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal seperti diketahui bersama bahwa pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih banyak dibanding pekerja yang tedaftar, khususnya pekerja-pekerja di sektor informal yang karena kemampuannya belum bisa mengukutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Aturan yang tidak jelas dan tidak tegas.

Dalam Surat Edaran Menteri M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada poin nomor 4 menyebutkan: "Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehigga menyebabkan Sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh". Aturan ini tidak tegas karena hanya bersifat himbauan dan tidak ada sanksi bagi Perusahaan yang tidak mengikuti himbauan ini.

Yang terakhir adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Dalam paragraf huruf C poin nomor 1 menyebutkan bahwa dengan pertimbangan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi maka diminta kepada kepala daerah untuk ; melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Surat Edaran ini tidak menjelaskan Upah Minimum tersebut apakah Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota saja atau termasuk juga Upah Minumum Sektoral. Faktanya di beberapa daerah yang telah menetapkan Upah Minimum, upah minimum provinsinya memang tidak naik atau tetap, namun pada upah minumum sektoral naiknya sangat tinggi bahkan melebihi kenaikan pada saat situasi normal (belum pandemi) seperti yang terjadi di Provinsi Papua Barat. Melalui SK Gubernur Papua Barat Nomor 561/66/X/2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk Upah Minimum Provinsi tahun 2021 tetap sama dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.134.600,- per bulan. Namun pada bagian penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi khususnya di sektor Migas justru mengalami kenaikan sebesar +/- 17% dari Rp. 4.273.600 menjadi Rp. 5.000.000. Sungguh kenaikan fantastis di tengah krisis karena pandemi.

Hingga artikel ini dibuat, berikut daftar 18 Provinsi yang sudah menyatakan besaran UMP-nya tidak mengalami kenaikan adalah sebagai berikut:
1) Jawa Barat, Rp 1.810.350
2) Banten, Rp 2.460.968
3) Bali, Rp 2.493.523
4) Aceh, Rp 3.165.030
5) Lampung, Rp 2.431.324
6) Bengkulu, Rp 2.213.604
7) Kepulauan Riau, Rp 3.005.383
8) Bangka Belitung, Rp 3.230.022
9) Nusa Tenggara Barat, Rp 2.183.883
10) Nusa Tenggara Timur, Rp 1.945.902
11) Sulawesi Tengah, Rp 2.303.710
12) Sulawesi Tenggara, Rp 2.552.014
13) Sulawesi Barat, Rp 2.571.328
14) Maluku Utara, Rp 2.721.530
15) Kalimantan Barat, Rp 2.399.698
16) Kalimantan Timur, Rp 2.981.378
17) Kalimantan Tengah, Rp 2.890.093
18) Papua, Rp 3.516.700

Berikut 13 provinsi yang belum mengumumkan UMP 2021.

Berikut daftar lengkapnya:
1. Sumatera Utara 
2. Sumatera Barat 
3. Sumatera Selatan 
4. Riau 
5. Jambi
6. DKI Jakarta 
7. Jawa Timur 
8. Kalimantan Selatan 
9. Kalimantan Utara 
10. Sulawesi Selatan
11. Sulawesi Utara 
12. Gorontalo 
13. Maluku 

Ada 3 Propinsi yang menaikkan upah minimum mereka di tahun 2021:
Jawa Tengah yang tahun ini Rp 1.742.015 akan meningkat menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.
Daerah istimewa Yogyakarta yang tahun ini Rp1.704.608 akan meningkat menjadi Rp1.765.000 pada tahun 2021.
Papua Barat, untuk upah minumum provinsi tetap sama yaitu Rp. 3.134.600 namun pada upah minimum sektoral terdapat kenaikan pada sektor Migas, dari 4.273.600 pada tahun 2020 menjadi 5.000.000 di tahun 2021.

Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia

Apakah Surat Edaran dapat dijadikan sumber hukum?
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Heirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berikut adalah Doktrin/Pendapat Para Ahli Hukum terkait dengan kedudukan hukum dari Surat Edaran (SE) Menteri : (sumber : duniaHR.com)

Berdasarkan Pendapat Hukum dari Prof. Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:
  • Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.
  • Surat Edaran bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
Berdasarkan Permendagri No. 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43, Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Karena Surat Edaran hanya berupa pemberitahun, maka secara otomatis materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundanganundangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Makanya tidak heran, setiap kali ada Surat Edaran, ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan bahkan cenderung tidak meng-"gubris" isi dari Surat Edaran tersebut.

Bintuni, 1 November 2020.


 
8.9.20

Kupas tuntas PP No. 49 Tahun 2020, tentang Kelonggaran/Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Ancol, 8 September 2020. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa dampak dari pandemi Covid 19 ini telah memukul berat semua sektor kehidupan manusia di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sektor yang paling terlihat dampaknya adalah sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS); “Perekonomian Indonesia Quartal ke-2 2020 dibandingkan Quartal ke-2 2019 kontraksi 5,32 persen,” ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu 5 Agustus 2020. Belum lagi adanya resesi global yang dialami beberapa negara membuat semakin sulitnya situasi pemulihan ekonomi. Bahkan ndonesia sendiri diprediksi akan mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan, perekonomian Indonesia bakal mengalami resesi pada kuartal III 2020. "Di kuartal III 2020, ekonomi kita masih mengalami negative growth, bahkan di kuartal IV 2020 masih dalam zona sedikit di bawah netral," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Kontan.co.id, Kamis (3/9).


Meningkatnya pengangguran.

Dikutip dari Bisnis.com, Pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia akan melonjak tinggi akibat dari pandemi Covid-19 pada akhir 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 4,2 persen akan mencapai 9,2 persen pada tahun ini.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk dapat mengatasi meningkatnya pengangguran dan juga lemahnya daya beli masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan, antara lain; insentif pajak bagi pekerja dibawah upah 200juta per tahun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU), dan yang terakhir adalah penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2020.

Sambil menikmati teh manis panas di fasilitas karantina, mari kita simak apa saja isi PP No.49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)


1.    Pihak yang mendapat kelonggaran/keringanan; (Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 13)

  • Pemberi Kerja, yaitu perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menyetorkan iuran secara rutin kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  • Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi, yaitu perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jasa Konstruksi.
  • Peserta Penerima Upah, yaitu pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan dalam program Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP),
  • Peserta Bukan Penerima Upah tertentu, yang dimaksud tertentu adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2.   

 


Jenis Kelonggaran/keringanan;

  1. Kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran JKK, Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan. Normalnya batas waktu pembayaran iuran adalah setiap tanggal 15, dengan adanya aturan ini pembayaran iuran paling lambat adalah tanggal 30 setiap bulannya, dengan catatan apabila tanggal 30 jatuh di hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya. (Pasal 4)
  2. Keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM. Dalam hal keringanan biaya iuran, hanya untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) saja, sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) tetap atau tidak ada keringanan.
  3. Penundaan pembayaran sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP). Iuran JP tidak ada kelonggaran jumlah iuran namun selama masa pandemi iurannya hanya dibayar sebagian (1% dari iuran seharusnya) dan sisanya dapat dicicil mulai Bulan Mei 2021 sampai dengan paling lambat Bulan April 2022. (Pasal 17).


Nilai besaran keringanan iuran;

a.     Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99%, sehingga Iuran JKK menjadi 1% dari Iuran JKK yang biasanya dibayar, sesuai klasifikasi/golongan resiko : (Pasal 5-6)

Klasifikasi Resiko

Iuran Normal

Iuran selama masa kelonggaran

Sangat Rendah

0,24 % x Upah

0,0024 % x Upah

Rendah

0,54 % x Upah

0.0054 % x Upah

Sedang

0,89 % x Upah

0,0089 % x Upah

Tinggi

1,27 % x Upah

0,0127 % x Upah

Sangat Tinggi

1,74 % x Upah

0,0174 % x Upah


Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah yaitu sebesar 1% dari Iuran nominal Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pasal 7)

 

Sedangkan untuk iuran JKK bagi Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi dibedakan atas (Pasal 8);

Ø  Jika Upahnya diketahui/dicantumkan, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1% dikali 1,74% dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0174 % dari Upah sebulan.

Ø  Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

Iuran Normal

Iuran selama masa kelonggaran

s.d 100 juta

0,21 % x Nilai Kontrak

0,0021 % x Nilai Kontrak

>100juta tapi <500juta

0,17 % x Nilai Kontrak

0.0017 % x Nilai Kontrak

>500juta tapi <1Milyar

0,13 % x Nilai Kontrak

0,0013 % x Nilai Kontrak

>1Milyar tapi <5Milyar

0,11 % x Nilai Kontrak

0,0011 % x Nilai Kontrak

Lebih dari 5Milyar

0,09 % x Nilai Kontrak

0,0009 % x Nilai Kontrak

 

b.  Iuran Jaminan Kematian

Keringanan Iuran Jaminan Kematian (JKM) diberikan sebesar 99%, sehingga Iuran JKM menjadi 1% dari Iuran JKM.

Untuk Penerima Upah besarnya iuran JKM yang iuran pada masa normal sebesar 0,30% dari Upah, selama masa kelonggaran iurannya menjadi 0,0030% dari Upah (Pasal 10)

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang iurannya pada masa normal sebesar 1% (satu persen) dikali Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) selama masa kelonggaran iuran menjadi Rp. 68,00 (enam puluh delapan rupiah) setiap bulan (Pasal 11)

Sedangkan untuk iuran JKM bagi Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi dibedakan atas;

Ø  Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi, Iuran pada masa normal sebesar 0,30% dari Upah, pada masa kelonggaran ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikali 0,30% dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0030% (nol koma nol nol tiga puluh persen) dari Upah sebulan (Pasal 12 ayat (1))

Ø  Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 12 ayat (2)):

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

Iuran Normal

Iuran selama masa kelonggaran

s.d 100 juta

0,03 % x Nilai Kontrak =(a)

0,0003 % x Nilai Kontrak =(a1)

>100juta tapi <500juta

(a) + (0,02% x (Nilai Kontrak – 100juta)) =(b)

(a1) + (0,0002% x (Nilai Kontrak – 100juta)) =(b1)

>500juta tapi <1Milyar

(b) + (0,02% x (Nilai Kontrak – 500juta)) =(c)

(b1) + (0,0002% x (Nilai Kontrak – 500juta)) =(c1)

>1Milyar tapi <5Milyar

(c) + (0,01% x (Nilai Kontrak – 1Milyar)) =(d)

(c1) + (0,0001% x (Nilai Kontrak – 1Milyar)) =(d1)

Lebih dari 5Milyar

(d) + (0,01% x (Nilai Kontrak – 5Milyar))

(d1) + (0,0001% x (Nilai Kontrak – 5Milyar))


Persyaratan untuk mendapatkan kelonggaran iuran (Pasal 13 – 14)

a.  Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 dan telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM sampai dengan bulan Juli 2020.

b.      Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftar setelah bulan Juli 2020 maka untuk 2(dua) bulan pertama harus membayarkan iuran JKK dan JKM yang besarnya sebagaimana ketentuan normal, dan baru akan mendapatkan keringanan iuran pada bulan ketiga sampai dengan berakhirnya masa kelonggaran, kecuali Iuran JKK dan Iuran JKM bulan ketiga melewati jangka waktu keringanan Iuran.

c.   Bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi yang komponen Upah tidak tercantum dan tidak diketahui dan Iuran dihitung dari nilai kontrak kerja konstruksi serta Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya sebelum bulan Agustus 2020 maka diberikan keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM dengan membayar sebesar 1% (satu persen) dari sisa tagihan yang belum dibayarkan.

d.   Bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi yang komponen Upah tidak tercantum dan tidak diketahui dan Iuran dihitung dari nilai kontrak kerja konstruksi serta Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya setelah bulan Juli 2020, maka:

Ø  Untuk pembayaran tahap pertama besarnya iuran tetap mengikuti ketetian normal sebagaimana ketentuan PP No.44 Tahun 2015

Ø  Keringanan iuran baru didapatkan untuk pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga, kecuali pelunasan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga melewati masa kelonggaran iuran.


Mekanisme pemberian keringanan iuran JKK dan JKM

a.  Pemberian kelonggaran iuran JKK dan JKM diberikan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung tanpa melalui permohonan (Pasal 15)

b.   Dalam hal Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan Iuran JKK dan Iuran JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM berikutnya (Pasal 16)


Kelonggaran berupa penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (Pasal 17 s.d Pasal 22)

Syarat mendapatkan kelonggaran pemundaan iuran JP bagi usaha menengah dan besar adalah sbb:
  • Kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan utama usahanya terganggu akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan/ pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen), yang data penurunannya disampaikan per bulan sejak bulan Februari 2020 dengan surat penyataan dari pimpinan tertinggi Pemberi Kerja secara iktikad baik (Pasal 18 huruf a)
  • Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta sebelum bulan Agustus 2020 dan harus melunasi Iuran JP sampai dengan bulan Juli 2020 (Pasal 18 huruf b).
  • Pemberi Kerja yang baru mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta setelah bulan Juli 2020 membayar sebagian Iuran sebagaiman ketentuan kelonggaran penundaan iuran yang ada dalam PP No.49 Tahun 2020 (Pasal 17 ayat 2 huruf (a).

Mekanisme mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:
  • Pengusaha mengajukan permohonan kepada BPJS Ketenagakerjaan denga manual maupun online
  • BPJS akan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut paling lama 3 hari sejak permohonan diterima.
  • Setelah jangka waktu verifikasi selesai, BPJS akan memberitahukan penolakan atau persetujuan dalam waktu 1 hari setelah verifikasi.
  • Perusahaan yang mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran iuran JP dapat segera melakukan pungutan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan PP No.49 Tahun 2020 Pasal 17.

Syarat mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:
  • Telah mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta sebelum bulan Agustus 2020 harus melunasi Iuran JP sampai dengan bulan Juli 2020; atau
  • Baru mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta setelah bulan Juli 2020 harus membayar sebagian Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, PP No.49/2020

Mekanisme mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:
  • Pemberi Kerja skala usaha mikro dan kecil terlebih dahulu memberitahukan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  • BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan mulai berlakunya penundaan pembayaran sebagian Iuran JP dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterima pemberitahuan dari Pemberi Kerja skala usaha mikro dan kecil.

Syarat mendapatkan kelonggaran pemundaan iuran JP bagi usaha menengah dan besar adalah sbb:

  1. Kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan utama usahanya terganggu akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan/ pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen), yang data penurunannya disampaikan per bulan sejak bulan Februari 2020 dengan surat penyataan dari pimpinan tertinggi Pemberi Kerja secara iktikad baik (Pasal 18 huruf a)
  2. Pemberi Kerja telah mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta sebelum bulan Agustus 2020 dan harus melunasi Iuran JP sampai dengan bulan Juli 2020 (Pasal 18 huruf b)
  3. Pemberi Kerja yang baru mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta setelah bulan Juli 2020 membayar sebagian Iuran sebagaiman ketentuan kelonggaran penundaan iuran yang ada dalam PP No.49 Tahun 2020 (Pasal 17 ayat 2 huruf (a).

Mekanisme mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:

  1. Pengusaha mengajukan permohonan kepada BPJS Ketenagakerjaan denga manual maupun online
  2. BPJS akan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut paling lama 3 hari sejak permohonan diterima.
  3. Setelah jangka waktu verifikasi selesai, BPJS akan memberitahukan penolakan atau persetujuan dalam waktu 1 hari setelah verifikasi.
  4. Perusahaan yang mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran iuran JP dapat segera melakukan pungutan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan PP No.49 Tahun 2020 Pasal 17.

Syarat mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:

  1. Telah mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta sebelum bulan Agustus 2020 harus melunasi Iuran JP sampai dengan bulan Juli 2020; atau
  2. Baru mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta setelah bulan Juli 2020 harus membayar sebagian Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, PP No.49/2020

Mekanisme mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran iuran JP bagi Usaha menengah dan besar adalah sbb:

  1. Pemberi Kerja skala usaha mikro dan kecil terlebih dahulu memberitahukan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  2. BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan mulai berlakunya penundaan pembayaran sebagian Iuran JP dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterima pemberitahuan dari Pemberi Kerja skala usaha mikro dan kecil.
 

Benefit atau Manfaat Jaminan

Meski iurannya turun, diskon hingga 99%, namun maanfaat yang diberikan akan tetap sama sebagaimana ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Tidak ada pengurangan manfaat sedikitpun. (Pasal 24)


8.    Masa berlaku kelonggaran atau keringanan iuran.

Penyesuaian Iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku dimulai sejak Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan periode bulan Januari 2021. (Pasal 26)

 

9.    Denda Keterlambatan

Tetap ada denda bagi peserta yang terlambat membayar iuran sebesar 0,5% untuk setiap bulan keterlambatan. (Pasal 23)

 

 


11.7.20

WHAT YOU HAVE TO DO, IF YOU ARE A MANAGER (for the first time in your life)?

(Apa yang harus anda lakukan, saat anda pertama kali jadi manager?)

Reza hari itu agak murung. Kelihatan ada tanda tanda letih di mentalnya. Padahal mestinya dia senang. 3 bulan yang lalu dia dipromosikan menjadi Head of Risk Management di sebuah bank swasta.  Sebelumnya Reza adalah seorang Senior Risk Management Officer dan sudah beberapa belas tahun di situ. Levelnya sudah tinggi tetapi dia menjadi expert tanpa anak buah.  Dia sebenarnya enjoy role nya yang dulu, tapi pada saat bossnya cabut ke perusahaan lain, dan CEO nya menawarkan jabatan itu ke dia, dia tertarik juga. Akhirnya dia dipromosikan ke jabatan itu, dan tentunya dengan tambahan gaji yang menarik. Mulailah dia bekerja sebagai "boss" dengan anak buah sekitar 20 orang.  Ternyata ......


Tiga bulan kemudian Reza menghadap CEO nya, dia capek menjadi boss, hampir tiap hari stress dan tiap malam gak bisa tidur. Susah juga jadi boss. Dia ingin balik menjadi Senior Officer tanpa anak buah. Bahkan dia rela gajinya balik lagi ke gaji yang lama. Seorang teman menyarankan Reza untuk menemui saya. Dan hari itu kami makan di sebuah mall di Jakarta. 

Anyway, Reza menceritakan betapa frustasinya dia memimpin 20 anak buahnya. Padahal dia sebelumnya enjoy bergelut setiap hari dengan proses dan angka-angka.  Dan ternyata anak buah yang 20 itu jauh lebih mudah diurus daripada proses dan angka.

Ya iyalah, angka gak bisa nangis, angka gak bisa marah marah, dan angka dibentak diem aja.
Reza harus mengerti bahwa fokusnya kali ini sudah berubah, he is not anymore an individual performer, he is a leader. Kalau sebelumnya dia fokus ke manage performance sendiri, sekarang fokusnya sudah berubah menjadi me manage performance teamnya (yang 20 orang) yang tentunya jauh lebih rumit.

Banyak sekali orang yang mengalami hal ini, menjadi karyawan yang terbaik kemudian dipromosikan menjadi team leader dan gak siap. Bossnya juga agak "aneh" juga nih, karyawan dengan performance terbaik malah dipromosi? Lha memangnya, pemain bola yang hebat bisa menjadi pelatih yang bagus? Belum tentu Om! Memang ada, tapi kan tidak semua. Mardonna dulu pemain bola hebat, tapi waktu jadi pelatih sepak bola malah hancur. Ya iyalah, pemain bola harus jago nendang bola. Pelatih harus jago bikin strategy, membuat tim yang kompak, memilih pemain yang paling cocok dan mereward pemain berdasarkan performance nya. Beda kan?

Yang payah kadang kadang juga yang mempromosikan. Waktu Reza disuruh ngerjain proses dengan angka angka rumit, sebelumnya ditraining dulu. Juga ada teman saya, sebut saja namanya Paijo. Waktu Paijo mau disuruh pasang pasang kabel , sebagai insinyur disuruh training. Lha kalau ada yang dipromosi jadi manager kok gak ditraining dulu? Memangnya ngurus manusia lebih gampang daripada ngurus kabel? Padahal kalau ngurus computer system, ada certificate nya. Dan tanpa ada certificate engineer gak boleh ngurusin computer. Kenapa sembarang orang boleh menjadi manager? Kenapa kita tidak memerlukan certificate untuk menjadi team manager? Apakah kita menghargai computer lebih berharga daripada manusia? Jangan-jangan ....

Well, intinya adalah anda memerlukan kebutuhan khusus untuk menjadi people manager yang baik. We need a special skills to be a good people manager. 

Tetapi terutama ini masalah "mind set", bukan hanya skills. Being a manager it is not about you anymore ... Jadi ini waktunya menurunkan ego anda. Analoginya adalah pemain bola, seperti Ronaldo, dia akan berusaha bermain sebaik mungkin dan dia harus mencetak goal sebanyak mungkin.It is about him ! It is about his performance ! Fans fans nya akan mengelu-elukan dia pada saat dia mencetak goal dan memenangkan pertandingan.

Sementara seorang pelatih gak ada yang punya fans club. Seorang pelatih tidak boleh memikirkan performance dirinya sendiri , dia hanya akan menjadi hebat kalau timnya selalu memenangkan pertandingan.

Kadang kadang saya mendengarkan feedback,"Dia sebenarnya bagus dan pinter. Sayangnya timnya gak bagus."That's bullshit". A leader is only as good as the team that he leads. If the team is bad , it means the leader is bad !

Di situlah seorang leader harus berani menurunkan egonya, kemudian lebih memikirkan performance bisnis dan performance teamnya di atas performance nya sendiri!

Jadi bagaimana caranya mengubah mindset dari seorang individual performer ke seorang team leader?
Kita coba terapkan tips tips di bawah ini :

A. CHANGE THE FOCUS
Every day, instead of thinking of your self, start to think of your team first.
Objective Apa yang harus mereka capai? 
Apakah mereka mempunyai competence yang cukup untuk role mereka?
Apakah challenge yang mereka hadapi?
Apa yang bisa anda bantu agar mereka bisa perform lebih baik lagi?

B. LEARN HOW To BECOME A MANAGER
Ada beberapa buku tentang management dan leadership yang bisa anda pelajari. Anda juga bisa belajar dari teman anda yang sudah pernah menjadi manager. 
Dengan teknologi dan Internet anda juga bisa belajar dari banyak sumber di sana.
Learn the basic sebelum anda mempraktekannya.

C. DON'T TRY TO BE LIKED
Next, salah satu hal yang paling penting yang anda harus mengerti sebagai seorang leader adalah "Jangan berusaha untuk disukai semua orang!"
Sebagai leader, tugas anda adalah "TO DO THE RIGHT THINGs!"
Kadang kadang dengan melakukan "the right thing" itu akan membuat anda tidak disukai , menjadi anda kurang popular, but so be it. You still have to do the right things for the business.

Begitu anda ingin selalu disukai oleh semua orang ... YOU WILL FAIL!

Ingat ini pekerjaan , bukan FaceBook. Di Facebook anda sibuk menghitung berapa yang like ke anda. Di pekerjaan anda sibuk meningkatkan performance team anda.
LEADERSHIP is different than LIKERSHIT.

D. LISTEN TO YOUR TEAM
Next, remember it is about your team performance. It is about how you can help your team achieveing a better performance. Jadi yang paling penting adalah mendengarkan mereka, menyediakan waktu untuk mereka, berusaha mengerti mereka dan berusaha membantu mereka.
It start from listening, understanding, helping and developing them!

E. BECOME A ROLE-MODEL
You are the boss, be a role model!
And harus menjadi contoh yang baik bagi anak anak buah anda. Dari segi integrity, disiplin, communication, hardwork, extra effort and performance.
Monkey see, monkey do!
Your people will see and copy what you do!

F. MANAGE-UP
Selain memanage anak buah anda, anda juga harus memanage boss anda sendiri.
Ingat boss anda mempromosikan anda ke jabatan tersebut karena ada objectjve yang ingin dicapai.
Yakinkan anda bisa mencapai objective tersebut.
Intinya boss anda punya tim yang lebih besar (di mana anda menjadi bagian dari itu), dan anda harus memastikan bahwa tim anda membantu tim besar itu untuk mencapai objective nya!
Hanya dengan cara itu anda akan mendapatkan reward and recognition from your boss!

G. GET A MENTOR
Last but not least, cari mentor. Orang yang lebih senior dan sudah lebih lama menjadi team leader. Orang yang bisa mengerti potensi anda dan bisa membantu anda menyelesaikan challenge yang anda hadapi. Orang yang akan menanyakan pertanyaan yang tepat, dan membuat anda berfikir sehingga anda akan mampu memecahkan masalah anda sendiri.
Remember, this is what you can do to move from an individual contributor to be a real team leader ....

A) CHANGE THE FOCUS
B) LEARN HOW To BECOME A MANAGER
C) DON'T TRY TO BE LIKED
D) LISTEN TO YOUR TEAM
E) BECOME A ROLE-MODEL
F) MANAGE-UP
G) GET A MENTOR

Salam Hangat
Pambudi Sunarsihanto (Penulis)

Entri yang Diunggulkan

Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Urgensinya

Bogor, 31-01-2020. Sudah lebih sekitar tiga bulan terakhir ini, kita sering kali mendengar istilah "Omnibus Law" bahkan hingga sa...